Aksi Demonstrasi 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di Semarang

Semarang - (28/1) Aksi demonstrasi mengkritisi 100 hari pemerintahan SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II juga terjadi di kawasan Simpang Lima dan jl. Pahlawan Semarang, Jawa Tengah hari ini (28/1). Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat dan juga mahasiswa seperti ORI (Organisasi Rakyat Independen), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), KP2KKN dan elemen masyarakat lainnya. Mereka melakukan long march dari bundaran air mancur Jl. Pahlawan menuju ke depan gedung DPRD Jawa Tengah.
Para pendemo ini menyoroti kinerja pemerintah yang dianggap masih banyak kegagalan. ORI yang berbasis petani dan KAMMI, menyatakan penolakannya terhadap perdagangan bebas impor yang baru saja berlangsung di Indonesia, khususnya Jawa Tendah.
Menurut mereka, slogan pemerintah daerah Jawa Tengah yakni "Bali Ndeso Mbangun Deso" yang gencar dikampanyekan waktu Pilgub, belum juga menunjukkan hasil yang sesuai dengan visi dan misinya. Hal ini terlihat dari melambungnya harga pupuk yang mencekik para petani kecil. Dengan adanya perdagangan bebas, harga hasil pertanian impor yang dijual di pasar swalayan dapat dijual jauh lebih murah daripada di pasar tradisional. Pemerintah dinilai gagal menjalankan program swadaya beras, ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Selain menolak perdagangan bebas, pendemo juga menganggap kepemimpinan SBY masih belum berhasil diwujudkan dalam aspek hukum, terbukti dengan merajalelanya mafia hukum dan kurang tegasnya SBY dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi, seperti kasus Century.

Sempat Tegang
Dalam aksi tersebut sempat terjadi ketegangan antara pendemo dengan aparat kepolisian. Pendemo berkeras ingin masuk gedung DPRD untuk bertemu dengan Gubernur, namun dihalangi oleh sejumlah petugas di depan pagar gedung Berlian. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Sadono didampingi oleh Andi Ristanto dan Nurudin Ali dari Komisi A DPRD Jateng menemui para pendemo di luar pagar gedung. Menurut Andi, DPRD sebagai wakil rakyat berusaha akan meneruskan aspirasi dari para pendemo pada hari ini kepada Gubernur dan hingga ke pemerintah pusat. Para pendemo selain membawa spanduk dan poster bernada protes, juga membawa benda yang menyerupai alat pancing ikan, dengan umpan yang bertuliskan "Keadilan Hukum" dan "kesejahteraan rakyat". Hal ini menggambarkan kurang seriusnya
pemerintah dalam menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Aksi ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan menurunkan 1900 orang personel Kapolwiltabes Semarang. Menurut Kapolwiltabes Semarang Edward Syah Pernong, 1900 personel tersebut dibagi dalam 6 lokasi, yakni Air Mancur, Bank Indonesia,Pemerintah Kota, Taman KB, Kejaksaan Tinggi Negeri, dan Radio Republik Indonesia (RRI). Untuk masing-masing obyek dijaga oleh 100 personil. Sedangkan pengerahan paling banyak dilakukan di jalur-jalur jalan raya, dengan tujuan untuk mencegah kemacetan lalu lintas terjadi. (FPP)